NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 12,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 pada PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun delapan ruas tol Trans-Sumatera dengan total investasi Rp 81 triliun.

Selain PMN yang saat ini prosesnya tengah dibahas di DPR, Hutama Karya juga didorong menerbitkan obligasi dengan jaminan pemerintah. Sebelumnya di tahun 2015 dan 2016, pemerintah telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 5,6 triliun untuk Hutama Karya. Kepala Sub Direktorat Mitigasi Risiko APBN Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan pemberian PMN untuk mendukung kebutuhan pendanaan delapan ruas tol Trans-Sumatera. "Kami mencoba mengkaji berbagai pendanaan untuk mengatasi pembiayaan. Memang PMN menjadi satu hal yang sangat dominan karena akan membuat ekuitas Hutama Karya jadi bertambah," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Riko mengatakan, dukungan pemerintah tak hanya dalam bentuk PMN, tapi juga dukungan konstruksi dan sekuritisasi aset, serta pemberian jaminan pemerintah atas penerbitan surat utang Hutama Karya. Pemberian jaminan pemerintah itu diharapkan akan meningkatkan bankability proyek tol Trans-Sumatera, khususnya dalam meningkatkan credit worthiness atas pinjaman dan penerbitan obligasi Hutama Karya sekaligus memberikan kepastian kepada calon investor. "Kebutuhanya masih banyak. Dengan Rp 12,5 triliun baru bisa leverage 4 kali. Jadi masih ada kemungkinan penerbitan surat utang. Jadi akan ada kombinasi tidak hanya dari PMN," kata dia.

Sementara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra mengatakan, selain memberikan PMN, pemerintah juga memberikan kontrak pengelolaan beberapa ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) kepada Hutama Karya sebagai underlying asset untuk penerbitan obligasi atau pinjaman untuk Tol Trans-Sumatera.

Sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan surat jaminan atas pinjaman untuk Tol Medan-Binjai sebesar Rp 481 miliar, Tol Palembang-Indralaya sebesar Rp 1,2 triliun, dan surat jaminan atas obligasi untuk Tol Bakauheni-Terbanggi Besar senilai Rp 6,5 triliun. “Saat ini pemerintah dan Hutama Karya sedang melakukan proses konsultasi untuk penerbitan surat jaminan atas ruas Pekanbaru-Dumai,” ujarnya.

Hingga Junu 2018, perseroan membukukan laba bersih mencapai Rp 614 miliar. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 361,9 miliar. Direktur Keuangan Hutama Karya, Anis Anjayani mengatakan, perolehan laba itu ditopang dari pendapatan perusahaan yang hingga Juni 2018 sebesar Rp 9,6 triliun. Sementara di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,1 triliun,”Per Juni 2018 laba yang sudah dibukukan sebesar Rp 614 miliar. Tahun ini target laba Rp 1,45 triliun,"ujarnya.

Pendapatan tersebut disumbang dari berbagai segmen bisnis, yaitu jasa konstruksi memiliki porsi 17,49%, pengembangan jalan tol 60,9%, operasi jalan tol 5,45%, anak perusahaan 16,1% dan lain-lainnya 14,4%. Tahun ini, Hutama Karya menargetkan pendapatan Rp 25,7 triliun dan laba Rp 1,4 triliun. Sementara itu untuk pencapaian kontrak baru, Anis memaparkan hingga Juni 2018 perolehan kontrak baru HK sebesar Rp 13,3 triliun. Sedangkan proyek yang sudah dimenangkan sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar Rp 15,94 triliun.